Jumat, 11 Mei 2007

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDIVIDU TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT (Studi Kasus di Pengadilan HAM Jakarta Pusat)

Oleh: DODI SAPUTRA THAMRIN
S2 - Magister Hukum
Dibuat: 2007-05-11 , dengan 1 file(s).
Keywords: Pidana, Ham Berat
Subject: HAK ASASI MANUSIA
Call Number: 323.4 Tha p C. 1

ABSTRAK :
Pelanggaran HAM berat (the gross violation of human rights) dipandang oleh masyarakat internasional sebagai serious crimes of international concern atau kejahatan yang serius. Hal ini dikarenakan karakteristik dari kejahatan internasional tersebut tidak hanya menyentuh kepentingan nasional tetapi juga kepentingan internasional, seperti perdamaian dan keamanan dunia serta mengguncang nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bersama. Oleh karena pelanggaran HAM beret bukan semata-mata masalah hukum nasional, melainkan merupakan masalah hukum internasional, konsekuensi dari pemikiran demikian, maka peradilan atas pelanggaran HAM berat bukan hanya wewenang yurisdiksi pengadilan nasional melainkan juga yurisdiksi universal.
Penelitian ini mencoba menfokuskan permasalahan pads, pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pejabat negara yang melakukan pelanggaran HAM berat dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM berat di Timor Timur tahun 1999, kebijakan hukum pidana dalam mengantisipasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran HAM berat yang diatur oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan masalah secara yuridis normatif dan analisis data kualitatif yang diuraikan secara deskritif dan perspekti£
Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini adalah bahwa sistem pertanggungjawaban pidana individu dalam pelanggaran HAM berat meliputi pertanggungjawaban individu secara mandiri dan pertanggungjawaban komando atau atasan. Kebijakan hukum pidana dalam UU No. 26 Tahun 2000 terhadap pelanggaran HAM berat secara umum dapat dikatakan sesuai dengan kecenderangan internasional mengenai perlidungan HAM melalui kebijakan pidana dalam pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM berat. Secara khusus kebijakan hukum pidana terdapat beberapa kekurangan yaitu delik pelanggaran HAM beret sebagai extra ordinary crimes yang diaMr dalam Undang Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM belum mengatur mengenai: 1) ketentuan hukum acara sendiri; 2) ketentuan kejahatan terhadap kemanusiaan huruf (k) berdasarkan Statuta Roma yaitu tindakan-tindakan tidak berprikemanusiaan lain dengan sifat yang sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan yang berat atau luka-luka yang serius terhadap tubuh atau mental atau kesehatan fisik; dan 3) kejahatan perang.Putusan Hakim HAM ad hoc dalam pelanggaran HAM berat di Timor Timur belum mengakomodir kepentingan korban pelanggaran HAM berat berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
Untuk saran penulis hendaknya asas nebis in idem pada Statuta Pengadilan Internasional ad hoc dan Statuta Roma dapat diterobos apabila, Pengadilan nasional dianggap tidak mau dan tidak mampu untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat. Dalam rangka perlindungan HAM kebijakan pidana ke depan perlu mengadopsi asas nebis in idem ke dalam ketentuan TJndang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Hubungi kami:

DL Name: Lampung University Library

PublisherID: LAPTUNILAPP

Organization: Lampung University

Contact: Perpustakaan Universitas Lampung

Address: Jl.Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1

City: Bandar Lampung

Region: Lampung

Country: Indonesia

Phone: 62-721-706352

Fax: 62-721-706351

Admin Email: dedi[at]unila.ac.id

CKO Email: library[at]unila.ac.id

sumber : http://digilib.unila.ac.id/go.php?id=laptunilapp-gdl-s2-2007-dodisaputr-598

Tidak ada komentar:

Posting Komentar